(Kompas, 22 Maret 2008)
Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 227 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 1,3 persen pertahun (Kompas, 13/3 2008). Angka tersebut berada di urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Sebaliknya, kualitas penduduk sangat memprihatinkan dengan melihat rendahnya Human development indexs (HDI) yang menempati urutan ke-108 dari 177 negara. Jika proyeksi 25 tahun ke depan Indonesia berpenduduk 300 juta jiwa benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin bencana yang lebih parah akan menimpa negeri ini.
Dua anak cukup! Keluarga Kecil, Keluarga Bahagia! Semboyan ini sempat akrab di telinga masyarakat Indonesia di era tahun 80 hingga 90-an. Iklan layanan dari program Keluarga Berencana (KB) ini, ketika itu tak pernah berhenti disuguhkan melalui beragam media informasi. Bahkan, karena keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk, PBB menetapkan Indonesia sebagai salah satu pusat rujukan di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
Namun, sejak era otonomi daerah, program KB mengalami kelesuan. Pemerintah daerah hanya sibuk meningkatkan pendapatan daerahnya dengan mencari investor disana-sini, tetapi tidak pernah memperhatikan betapa pentingnya penyadaran masyarakat tentang keluarga berencana. Padahal, program yang salah satunya bertujuan menahan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat membantu meringankan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warganya.
Menurut Thomas Robert Malthus pertambahan jumlah penduduk adalah seperti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16,...), sedangkan pertambahan jumlah produksi makanan adalah bagaikan deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...). Logika tersebut sangatlah relevan dengan kondisi saat ini. Terbukti ketahanan pangan kita sudah semakin merosot, kita seakan kecanduan dengan barang impor agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Lahan pertanian sebagai sumber produksi pangan telah banyak tergusur oleh pemukiman-pemukiman baru. Dapat dibayangkan, jika laju pertumbuhan penduduk tak dapat terkendali, maka akses kesehatan, pangan, pendidikan dan lapangan kerja akan semakin terbatas. Sehingga akan berujung pada bencana sosial ekonomi yang amat kompleks, terutama masalah kemiskinan dan kelaparan. Apalagi ledakan penduduk sebagian besar terjadi pada masyarakat miskin.
Galakkan kembali KB
Program KB tidak saja menurunkan tingkat laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta kesejahteraan ketahanan keluarga. Pada dasarnya, KB mempunyai dua sasaran yang harus dicapai, yaitu meliputi pengaturan kelahiran dan pendewasaan usia perkawinan, juga sasaran kualitatif seperti bagaimana asupan gizi bagi tumbuh kembang anaknya dan kebutuhan akan pendidikannya.
Perencanaan pembangunan positif yang dimulai dari unit sosial terkecil (keluarga) ini tentu akan segaris dengan kemajuan pembangunan yang lebih luas. Masyarakat yang Keluarganya terencana dengan baik sejak dini akan lebih mudah untuk mencetaknya menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian, maka peningkatan angka bencana sosial ekonomi seperti kelaparan, kemiskinan, kebodohan, kriminalitas serta pengangguran dapat dicegah secara optimal.
Maka dari itu, Program KB ini tidak boleh dibiarkan terus menerus jalan ditempat. Perlu komitmen dan upaya yang serius dari pemerintah agar program KB dapat bergema kembali. Selain menambah tenaga penyuluh lapangan KB (PLKB), BKKBN harus berupaya membangkitkan kembali program KB dengan bekerja sama berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pers dan tim penggerak PKK. Hal tersebut bertujuan agar yang berpartisipasi aktif sebagai akseptor KB tidak hanya dari kalangan menengah ke atas, tetapi juga kalangan keluarga miskin yang notabene menjadi pendorong tingginya pertumbuhan penduduk.
Jika sosialisasi program KB dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka kesadaran masyarakat untuk berkeluarga secara terencana dan mapan akan tumbuh kembali. Dengan begitu bayangan bencana sosial yang lebih parah akibat ledakan penduduk tidak perlu dirisaukan lagi. Asalkan ada konsistensi berpikir dan bertindak dari pihak yang diberi amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Semoga.
Dua anak cukup! Keluarga Kecil, Keluarga Bahagia! Semboyan ini sempat akrab di telinga masyarakat Indonesia di era tahun 80 hingga 90-an. Iklan layanan dari program Keluarga Berencana (KB) ini, ketika itu tak pernah berhenti disuguhkan melalui beragam media informasi. Bahkan, karena keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk, PBB menetapkan Indonesia sebagai salah satu pusat rujukan di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
Namun, sejak era otonomi daerah, program KB mengalami kelesuan. Pemerintah daerah hanya sibuk meningkatkan pendapatan daerahnya dengan mencari investor disana-sini, tetapi tidak pernah memperhatikan betapa pentingnya penyadaran masyarakat tentang keluarga berencana. Padahal, program yang salah satunya bertujuan menahan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat membantu meringankan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warganya.
Menurut Thomas Robert Malthus pertambahan jumlah penduduk adalah seperti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16,...), sedangkan pertambahan jumlah produksi makanan adalah bagaikan deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...). Logika tersebut sangatlah relevan dengan kondisi saat ini. Terbukti ketahanan pangan kita sudah semakin merosot, kita seakan kecanduan dengan barang impor agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Lahan pertanian sebagai sumber produksi pangan telah banyak tergusur oleh pemukiman-pemukiman baru. Dapat dibayangkan, jika laju pertumbuhan penduduk tak dapat terkendali, maka akses kesehatan, pangan, pendidikan dan lapangan kerja akan semakin terbatas. Sehingga akan berujung pada bencana sosial ekonomi yang amat kompleks, terutama masalah kemiskinan dan kelaparan. Apalagi ledakan penduduk sebagian besar terjadi pada masyarakat miskin.
Galakkan kembali KB
Program KB tidak saja menurunkan tingkat laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta kesejahteraan ketahanan keluarga. Pada dasarnya, KB mempunyai dua sasaran yang harus dicapai, yaitu meliputi pengaturan kelahiran dan pendewasaan usia perkawinan, juga sasaran kualitatif seperti bagaimana asupan gizi bagi tumbuh kembang anaknya dan kebutuhan akan pendidikannya.
Perencanaan pembangunan positif yang dimulai dari unit sosial terkecil (keluarga) ini tentu akan segaris dengan kemajuan pembangunan yang lebih luas. Masyarakat yang Keluarganya terencana dengan baik sejak dini akan lebih mudah untuk mencetaknya menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian, maka peningkatan angka bencana sosial ekonomi seperti kelaparan, kemiskinan, kebodohan, kriminalitas serta pengangguran dapat dicegah secara optimal.
Maka dari itu, Program KB ini tidak boleh dibiarkan terus menerus jalan ditempat. Perlu komitmen dan upaya yang serius dari pemerintah agar program KB dapat bergema kembali. Selain menambah tenaga penyuluh lapangan KB (PLKB), BKKBN harus berupaya membangkitkan kembali program KB dengan bekerja sama berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pers dan tim penggerak PKK. Hal tersebut bertujuan agar yang berpartisipasi aktif sebagai akseptor KB tidak hanya dari kalangan menengah ke atas, tetapi juga kalangan keluarga miskin yang notabene menjadi pendorong tingginya pertumbuhan penduduk.
Jika sosialisasi program KB dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka kesadaran masyarakat untuk berkeluarga secara terencana dan mapan akan tumbuh kembali. Dengan begitu bayangan bencana sosial yang lebih parah akibat ledakan penduduk tidak perlu dirisaukan lagi. Asalkan ada konsistensi berpikir dan bertindak dari pihak yang diberi amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Semoga.
.jpg)